Larangan Mudik 2021

Larangan Mudik 2021, Jangan Coba-Coba Kelabuhi Petugas Dengan Cara Ini, Apalagi Pakai Modus

Larangan Mudik 2021, Jangan Coba-Coba Kelabuhi Petugas Dengan Cara Ini, Apalagi Pakai Modus

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rahimin
Istimewa/larangan mudik 2021
Masih Bingung Dengan Mudik 2021, Simak Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2021 

TRIBUNJAMBITRAVEL.COM, JAMBI - Bagi tribunners yang ingin mudik saat larangan mudik 2021, jangan coba-coba kelabuhi petugas.

Apalagi sampau memalsukan dokumen izin perjalanan mudik.

Baca juga: Posko Penyekatan Jambi-Sumatera Selatan Jalur Tempino Sediakan Layanan Rapid Test Antigen dan GeNose

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari meminta masyarakat menahan diri untuk tidak mudik.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba mengelabui petugas dengan cara memalsukan dokumen izin perjalanan dan dokumen kesehatan karena akan diketahui petugas.

Termasuk modus kendaraan barang atau kendaraan pribadi dengan mengirimkan barang terpisah lebih dulu, kemudian berpakaian ala kadarnya dengan mengenakan sandal jepit seperti tidak akan bepergian jauh.

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Penerbangan di Bandara Sultan Thaha Tetap Siaga Apabila Ada Status Emergency

Baca juga: Ada Warung Ramadhan, Luminor Hotel Jambi Sediakan Promo Berbuka Puasa Bersama

"Kemudian ada yang rela menyambung angkutan umum. Hal itu sudah pernah terjadi tahun lalu. Kami maupun polisi sudah paham dan sudah siapkan antisipasinya," ucap Hery di Bandung, Senin (3/5/2021).

Hery menjelaskan, sesuai aturan Satgas Covid-19, aktivitas perjalanan pada momentum jelang Hari Raya Idul Fitri tak diperkenankan mulai 6-17 Mei.

"Kami dari satgas nasional, satgas provinsi, pak gubernur dan jajaran, pemahamannya sudah satu. Bahwa perjalanan antar kota, antar kabupaten, dan antar provinsi selama periode mudik 6-17 Mei tidak diperkenankan, kecuali dalam aglomerasi dalam kota," ujar Hery.

Baca juga: Rekomendasi WHO, Ini Tips Berbelanja Aman di Supermarket Saat Pandemi

Baca juga: Daftar 3 Kue Tradisional Jambi Jarang Diketahui, Muncul Sebagai Takjil di Bulan Ramadhan

Pengecualian, kata Hery, untuk aktivitas masyarakat yang bersifat mendesak seperti persalinan dan sakit keras.

"Pengecualian pun berlaku bagi pelaku perjalanan dalam rangka tugas, kedinasan bagi ASN, Polri, pegawai swasta, pekerja informal, masyarakat umum dengan menyertakan surat izin (dengan print out) atasan, kepala desa. Menyertakan pula dengan keterangan hasil bebas dari Covid-19 dengan berbagai metode," paparnya.

Baca juga: Kue Tradisional Khas Jambi, Joda Resap Berkuah Susu Jarang Diketahui, Cocok Lidah Anak Muda

Baca juga: 4 Masakan Khas Jambi Buat Hidangan Lebaran Hari Raya Idul Fitri Yang Istimewa

Hery mengaku ada peluang pelanggaran di lapangan. Petugas harus bisa membedakan pelaku perjalanan wisata dan mudik.

Karena itu, ia ingin semua daerah punya persepsi yang sama dalam menilai pelaku perjalanan.

"Ini kebijakan Satgas tegak lurus sama halnya dengan kementerian. Hanya masalah penerjemahan aturan. Saya ingin mengajak kita semua khusunya perhubungan di lingkungan Jabar untuk memahami urgensi dan masalah yang akan ditimbul. Jangan sampai salah ambil keputusan di lapangan, tetap pahami aturan," ujar dia.

Di sisi lain, Hery mengapresiasi warga yang memilih untuk menunda pulang kampung tahun ini. Hal itu demi mencegah kerugian yang lebih besar dari penyebaran Covid-19.

Sebelumnya diberitakan, tahun ini pemerintah tidak memperkenankan adanya kegiatan mudik.

Masyarakat diminta untuk tidak mencuri kesempatan untuk mudik sebelum tanggal libur maupun setelah hari Raya Idul Fitri.

"Maka kita sudah menyiapkan penyekatan tidak hanya di jalan-jalan besar, tapi di jalan-jalan kecil atau istilahnya jalan tikus, kita akan melakukan penyekatan," tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved